Kementan akan Maksimalkan Seluruh Program, Termasuk READSI
JAKARTA – Program READSI dinilai cukup strategis untuk mendukung pembangunan pertanian nasional. Untuk itu, Kementerian Pertanian melakukan penguatan program READSI melalui pertemuan evaluasi yang dilakukan Rabu (18/8/2021).
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan jika peningkatan produktivitas adalah salah satu fokus utama Kementerian Pertanian.
“Oleh karena itu, kita ingin semua program bisa berjalan dengan maksimal, termasuk juga READSI. Kawal pembangunan pertanian dengan baik, kawal juga peningkatan produktivitas agar kita bisa mencapai ketahanan pangan,” katanya.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, saat memberikan arahan di Pertemuan Evaluasi Program READSI 2021, menegaskan pentingnya konsolidasi.
“Pertemuan kita ini memiliki makna strategis dalam rangka konsolidasi manajemen Pusat dan Daerah, serta sebagai langkah exit strategi berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan READSI secara nasional,” ujarnya.
Dedi Nursyamsi menambahkan, Program READSI telah memasuki tahun ke-3 untuk implementasi kegiatan di daerah dan pada bulan September akan dilaksanakan Mid Term Review (MTR) oleh IFAD.
“Oleh karena itu, Saya mengajak semua yang hadir di sini membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam mengimplementasikan kegiatan, bersinergi dengan berbagai program utama Kementan, seperti Kostratani, Propaktani, Grasida, juga Gratieks. Sehingga, Program READSI dapat memberikan manfaat sebanyak banyaknya bagi petani dan SDM pertanian,” tutur Dedi lagi.
Diterangkannya, di antara indikator utama untuk mengukur kualitas pelaksanaan kegiatan adalah ketepatan penyelesaian anggaran sesuai jadwal, tingginya penyerapan anggaran, jejaring kerja yang luas (public private people partnership/4P) yang mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, serta kualitas opini pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh Auditor, atau BPK.
“Reward and punishment akan diberlakukan bagi seluruh daerah untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran,” terang Dedi Nursyamsi.
Dalam kesempatan itu, dipaparkan pula sejumlah kendala yang ditemukan dalam program READSI.
“Hampir seluruh daerah (6 provinsi dan 18 kabupaten) pada Semester I mengalami keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Penyebabnya antara lain refokusing anggaran APBD untuk penanganan Covid-19 dan pemberlakuan PPKM di daerah,” jelasnya.
Untuk mengakselerasi kegiatan READSI, Dedi Nursyamsi meminta kegiatan READSI, utamanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sebagai kegiatan yang membantu mengakselerasi kegiatan yang ada pada APBD.
“Implementasi kegiatan READSI juga membutuhkan komitmen dan dukungan alokasi anggaran dari Bappeda, Badan Keuangan Daerah serta Kepala Daerah. Sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD)yang sudah ditandatangani Kepala daerah dengan DJPK Kemenkeu, Daerah wajib mengalokasikan anggaran (pre financing) selama program berjalan,” katanya.
Ia juga meminta pelaksana memperhatikan jadwal dan tahapan proses serta mekanisme pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II/2021. Kepala Dinas, Manajer Provinsi, dan Kabupaten harus dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun.
“Pemberian hibah dan bantuan masyarakat agar dilakukan secara selektif, transparan, dan dikawal dengan kriteria yang jelas sesuai peraturan. Seluruh daerah harus melaksanakan penderasan diseminasi informasi kegiatan dalam bentuk pemberitaan media dokumentasi liputan video, dokumenter dan berbagai channel media sosial untuk lebih menyebarluaskan informasi kegiatan dan keberhasilan program-program pertanian,” tandas Dedi.(*)