Maksimalkan SDM, Kemampuan 2.168 THL-TB Penyuluh Pertanian Ditingkatkan
JAKARTA – Momentum upgrade kompetensi dan pengembangan karir dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2021. Jumlahnya mencapai 2.168 orang dengan prioritas utama Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang berasal dari 33 provinsi dan 266 kabupaten/kota. Melalui sertifikasi profesi, mereka diberi peluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kualitas SDM pertanian selalu ditingkatkan, sebab pertanian saat ini harus terus berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satu parameternya tentu melalui sertifikasi. Untuk itu, momentum terbaik ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya”, ungkap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Sertifikasi bagi THL-TBPP diinisiasi oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Tata waktu proses sertifikasi dilaksanakan 3-6 Agustus 2021. Implementasinya secara online bagi 1.898 orang dan offline sebanyak 270 orang. Komposisinya dari Sulawesi Selatan dengan 259 nama, lalu 180 orang dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dengan 9 peserta, 6 orang dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Sumatera Barat mendapat kuota 5 peserta, adapun slot 3 nama masing-masing diberikan kepada DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Grade tingkat pendidikan seluruh peserta terdiri dari 903 orang lulusan S1, 151 orang lulusan DIII, dan SLTA 1.114 orang.
“Dengan peningkatan SDM dalam skala besar akan membuat pertanian semakin berdaya saing. Memberikan banyak manfaat ekonomi dan kesejahteraan. Menjadi penopang dan berkontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” terang SYL.
Untuk mempermudah implementasi teknis, kegiatan sertifikasi terbagi dalam 9 zonasi. Untuk Sumatera, lokasi sertifikasi berada di TUK BPP Jambi dan TUK BPP Lampung. Peserta dari Jawa terkoneksi dengan TUK BBPKH Cinagara, TUK BBPP Lembang, dan TUK BBPP Batu. TUK BBPP Ketindan mendukung Bali dan NTB.
Peserta sertifikasi dari Nusa Tenggara Timur bisa mengakses TUK BBPP Kupang. Untuk lokasi sertifikasi wilayah Kalimantan berada di TUK BBPP Binuang. Adapun TUK BBPP Batangkaluku menopang 10 provinsi di kawasan timur Indonesia.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Saya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi menjelaskan, perhatian besar diberikan kepada THL-TBPP.
“Kementan memberikan perhatian besar kepada seluruh THL-TBPP. Mereka bisa menjadi PPPK setelah menjalani sertifikasi terlebih dahulu. Untuk itu, persiapkan. sertifikasi sebaik mungkin agar hasilnya positif. Sebab, sertifikasi juga menjadi bukti kompetensi dan kualitas SDM pertanian untuk menjawab tantangan ke depan,” jelas Dedi.
Lebih lanjut, program sertifikasi bagi THL-TBPP mengacu dari data sebaran THL-TBPP yang belum lulus menjadi PPPK dengan jumlah 2.168 orang yang berasal dari 33 provinsi dan 266 kabupaten/kota.
“Keberhasilan sertifikasi menjadi penting. Sebab, penyuluh pertanian ikut menentukan keberhasilan program pembangunan pertanian. Mereka ini adalah garda terdepan dalam peningkatan kualitas pertanian. Penyuluh itu perantara dan penghubung informasi untuk dan dari petani,” tegas Dedi.
Membangun pertanian maju, mandiri, dan modern, saat ini Indonesia memiliki 25.707 penyuluh dengan status PNS. Untuk CPNS ada 369 orang, lalu 11.590 orang penyuluh dengan status PPPK. Adapun penyuluh THL-TBPP ada 2.168 nama.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Leli Nuryati menegaskan, pengakuan kompetensi bagi THL-TBPP harus diberikan.
“Pengakuan kompetensi para THL-TBPP harus diberikan. Untuk itu, sertifikasi kompetensi diberikan kepada mereka. Bagaimanapun, peningkatan kualitas SDM pertanian Indonesia harus diperhatikan. Dengan begitu, peningkatan produktivitas pertanian diikuti dengan kualitasnya,” tegas Leli.